AHY: Aduan Agraria dan Pertanahan Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Masukan itu akan digunakan Kemenko IPK untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan pelayanan di lima kementerian teknis, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi.

Di lokasi yang sama, Rahmadi Indra Tektona Wakil Ketua Ombudsman RI berharap kolaborasi dengan Kemenko IPK diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah maladministrasi.

Ombudsman memiliki 34 perwakilan di berbagai daerah yang dapat menyediakan data dan informasi mengenai pelayanan publik pada sektor-sektor di bawah koordinasi Kemenko IPK. (ant/ham/rid)