Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, menolak penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim tahun 2027 sebesar Rp2,73 juta.
Nuruddin Hidayat Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim menerangkan, nilai tersebut masih jauh di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jawa Timur, yang mana pada tahun 2026 telah mencapai Rp3.742.675,00.
“Artinya, ada kesenjangan sebesar Rp1.012.675,00 setiap bulan antara upah minimum yang ditetapkan Gubernur dengan kebutuhan hidup layak buruh. Sehingga secara tegas kami menolak nilai UMP yang ditetapkan gubernur,” katanya dalam keterangan, Minggu (22/11/2026).
Nuruddin menilai, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tetap menetapkan nilai itu, sama artinya dengan memaksa buruh hidup dengan penghasilan yang lebih rendah sekitar Rp1 juta dari kebutuhan hidup layak setiap bulannya.
“Bagaimana mungkin buruh dapat hidup sejahtera apabila upah yang diterimanya saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak?” tambah Nuruddin.
NOW ON AIR SSFM 100

