Selasa, 15 September 2026

BRICS Dorong Integrasi Data untuk Perkuat Sistem Peringatan Dini Bencana

Laporan oleh Wildan Pratama
Bagikan
Ilustrasi - Kerusakan bangunan rumah warga yang terdampak gempabumi M7,7 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sumber: BPBD Kabupaten Manggarai

Negara-negara BRICS mendorong penguatan sistem peringatan dini bencana, termasuk integrasi data, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.

Komitmen tersebut tercantum dalam New Delhi Declaration hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS XVIII di New Delhi, India, pada 12-13 September 2026.

Dalam deklarasi itu, para pemimpin BRICS menyambut BRICS Guidelines for Disaster Management Early Warning Data Integration atau Pedoman BRICS untuk Integrasi Data Peringatan Dini dalam Penanggulangan Bencana.

BRICS juga menyambut BRICS Voluntary Principles for Climate-Resilient Urban Infrastructure, yakni prinsip sukarela mengenai pembangunan infrastruktur perkotaan yang memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Langkah tersebut muncul di tengah kekhawatiran BRICS terhadap risiko bencana yang semakin kompleks, terutama bagi negara-negara Global South.

“Kami mengakui semakin kompleksnya risiko bencana, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim terutama bagi Global South,” demikian pernyataan dalam deklarasi tersebut, diterjemahkan dari dokumen berbahasa Inggris.

BRICS menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam memperbaiki sistem dan kapasitas pengurangan risiko bencana di masing-masing negara.

Tujuannya antara lain mengurangi kerusakan akibat bencana serta melindungi infrastruktur, kehidupan masyarakat, dan mata pencaharian.

“Kami menegaskan kembali komitmen terhadap kerja sama BRICS untuk meningkatkan sistem dan kapasitas nasional dalam pengurangan risiko bencana, mengurangi kerusakan akibat bencana, serta melindungi infrastruktur, kehidupan manusia dan mata pencaharian,” tulis deklarasi tersebut.

Selain memperkuat sistem formal, BRICS juga mendorong pemanfaatan pengetahuan tradisional, pengetahuan masyarakat adat, pengetahuan lokal, serta pendekatan berbasis komunitas dalam menghadapi bencana.

Pendekatan itu dinilai dapat mendukung kesiapsiagaan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi risiko secara mandiri.

BRICS juga menilai upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan pembiayaan yang memadai, dapat diprediksi, dan mudah diakses.

Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari investasi publik maupun swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.

Perkuat Sistem Peringatan Dini
Penguatan peringatan dini menjadi salah satu poin penting dalam deklarasi.

BRICS menilai investasi dalam ketahanan infrastruktur tidak cukup hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pencegahan dan tindakan antisipatif juga harus menjadi prioritas.

“Kami menekankan pentingnya berinvestasi dalam membangun ketahanan yang berkelanjutan, memprioritaskan pencegahan dan mengambil tindakan antisipatif yang berlandaskan pada kebijakan berbasis bukti,” demikian isi deklarasi tersebut.

Para pemimpin BRICS juga menekankan pentingnya peningkatan sistem peringatan dini serta perencanaan yang mempertimbangkan risiko bencana.

Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan kesiapsiagaan dan merespons bencana.

“Kami juga menekankan pentingnya meningkatkan sistem peringatan dini dan perencanaan berbasis risiko untuk memperkuat kapasitas kesiapsiagaan dan respons,” lanjut deklarasi tersebut.

BRICS menilai ketahanan infrastruktur terhadap risiko iklim dan bencana memiliki peran penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, negara-negara anggota turut menyoroti peran Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) sebagai kemitraan internasional yang membantu negara anggota dan mitra memasukkan prinsip ketahanan dalam pembangunan berbagai sistem infrastruktur.

Dukungan CDRI antara lain dilakukan melalui bantuan teknis, pertukaran pengetahuan, pengembangan kebijakan, hingga pendekatan pembiayaan.

Deklarasi tidak merinci jenis bencana tertentu yang menjadi prioritas ataupun menetapkan sistem peringatan dini tunggal yang harus digunakan seluruh negara BRICS.

Namun, kesepakatan tersebut menempatkan integrasi data, pencegahan, perencanaan berbasis risiko, dan ketahanan infrastruktur sebagai bagian penting dari agenda bersama menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim.

Bagi negara-negara Global South, BRICS menilai tantangan tersebut semakin penting karena bencana tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga infrastruktur, sumber penghidupan, dan keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, kerja sama BRICS diarahkan tidak hanya pada respons setelah bencana, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi melalui sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, serta dukungan pembiayaan. (aul/saf/ipg)

Soerabaja10k
Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Kecelakaan Beruntun di Tol Waru Arah Perak

Truk Patah As Tutup Satu Jalur Benowo Surabaya

Sebelum Terbenam

Surabaya
Selasa, 15 September 2026
26o
Kurs