BRIN Siapkan Kajian Potensi Risiko untuk Rekonstruksi Sumatra

Untuk mendukung rekonstruksi Sumatra pascabencana, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan kajian dan pemetaan risiko bencana. Itu merupakan bagian dari pelaksanaan dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Joko Widodo Ketua Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengatakan, kajian risiko itu menjadi hal yang penting dilakukan karena melihat kondisi kerawanan bencana di suatu wilayah yang dapat berubah, termasuk akibat perubahan iklim.

“Kami banyak melakukan kajian dalam rangka mendukung itu. Salah satunya adalah kami melakukan pemetaan risiko bencana di area terdampak,” kata Joko, melansir Antara, Rabu (16/9/2026).

Diketahui, Task Force BRIN dibentuk sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana alam di tiga provinsi, serta ditindaklanjuti Keputusan Kepala BRIN Nomor 18/I/HK/2026.

Joko menambahkan, bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan peningkatan intensitas curah hujan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan pascabencana.

Menurut dia, curah hujan yang sebelumnya sekitar 100 hingga 150 milimeter dapat mencapai 400 milimeter dalam kondisi tertentu. Sehingga, perlu menjadi kesadaran baru dalam memperbarui pemetaan risiko bencana.

“Tentunya, itu menjadi sebuah kesadaran baru bagi kita semuanya bahwa curah hujan seperti itu sangat mungkin terjadi di masa depannya akibat perubahan iklim,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Joko, area yang sebelumnya tidak dikategorikan rawan perlu dikaji kembali untuk memastikan pembangunan pascabencana mempertimbangkan kondisi risiko terbaru.

Dia menambahkan, hasil pemutakhiran seperti kajian tersebut perlu menjadi salah satu patokan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko bencana ke depan.

“Itu harus menjadi patokan dalam nanti rehab-rekon ke depan tentunya dengan mengetahui potensi risiko, bencana kita bisa hindari, terutama untuk pembangunan hunian tetap,” pungkas Joko Widodo yang bukan mantan Presiden.(ant/kir/rid)