Capaian Perlinsos Digital di Kota Surabaya Tembus 37,67 Persen, Dinsos Terus Kebut Pendataan

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menggenjot pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran.

Berdasar catatan Ir Antiek Sugiharti Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, sampai pertengahan November ini, sebanyak 372.400 Kepala Keluarga (KK) di Kota Pahlawan telah terdaftar dalam kanal Perlinsos.

Dia mengungkapkan, capaian tersebut setara dengan 37,67 persen dari total penduduk Surabaya yang terdata mencapai 988.612 KK.

“Data per hari ini total yang sudah terdaftar di dalam kanalnya Perlinsos ada 372.400 KK atau mencakup 37,67 persen,” kata Antiek, dikonfirmasi suarasurabaya.net, Kamis (12/11/2026).

Untuk mempercepat proses registrasi, Dinsos Surabaya mengerahkan sebanyak 17.839 agen pendamping yang bertugas melakukan sosialisasi sekaligus membantu pendaftaran warga.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.028 agen tercatat aktif mendampingi masyarakat, dengan kontribusi membantu pendaftaran mencapai 56,21 persen dari total warga yang terdaftar.

Dari hasil pendataan yang masuk, Dinsos Surabaya juga telah memetakan warga yang berpotensi layak menerima bantuan sosial. Di antaranya, dari total 359.503 pendaftar, sebanyak 103.990 KK berpotensi layak menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sedangan dari 356.463 pendaftar, tercatat sebanyak 46.653 KK berpotensi layak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Antiek menjelaskan, program yang bergulir sejak Mei–Juni lalu ini sempat memicu beragam pertanyaan di tengah masyarakat pada masa awal sosialisasi.

Namun, berkat edukasi masif dari petugas dan dukungan media, antusiasme warga kini meningkat signifikan. Banyak warga bahkan berinisiatif mendaftarkan diri secara mandiri sebagai agen pendamping.

Meski demikian, Antiek mengakui petugas di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala untuk mencapai target pendataan maksimal.

Beberapa di antaranya yakni warga ber-KTP Surabaya yang sudah pindah domisili, KK tunggal yang telah meninggal dunia, serta warga kategori mampu yang menolak didata.

“Untuk warga yang mampu dan tidak mau didata, kami kuatkan dengan surat pernyataan penolakan agar datanya jelas,” imbuhnya.

Ke depan, Dinsos Surabaya akan terus menyisir data yang masih tertinggal di tingkat kelurahan. Pemkot menargetkan capaian pendataan Perlinsos digital ini dapat segera menyentuh angka 40 hingga 50 persen dalam waktu dekat.(kir/ham)