Rabu, 18 November 2026

DPR Ungkap 10 Pokok Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset yang Sudah Disepakati

Laporan oleh M. Hamim Arifin
Bagikan
Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI memaparkan laporan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Antara

Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua, yaitu soal ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Lebih lanjut, hal tersebut termasuk pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong dengan jumlah korban yang sudah sangat banyak dan menanti keadilan.

Pokok pembahasan ketiga, yaitu penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Yang keempat, dia mengatakan pokok pembahasan juga soal pengaturan prosedur, pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

“Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang,” katanya.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
32o
Kurs