Lalu pokok pembahasan keenam, yaitu jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Selanjutnya pokok ketujuh dengan pembahasan meliputi tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
“Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen,” katanya.
Berikutnya, pokok pembahasan yang kesembilan, yaitu terkait pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Lalu, pokok pembahasan yang terakhir, kesepuluh, mengenai pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Di sela pembahasan, dia mengatakan Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat serta para ahli untuk mewujudkan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan demi tercapainya undang-undang yang partisipatif dan berkeadilan.(ant/fia/ham/rid)
NOW ON AIR SSFM 100

