Semua aset harus dikapitalisasi katanya, agar menyumbang pendapatan daerah di tengah berkurangnya fiskal.
Dia meminta pemkot tidak hanya melakukan inventarisasi pasif tapi juga pelacakan dan pemetaan total (mapping) berbasis digital untuk memotret kondisi riil serta mengklasifikasikan kelas seluruh aset secara utuh.
“Tata kelola yang ramah digital akan mempermudah masyarakat. Birokrasi menjadi efisien karena seluruh informasi dan unggah dokumen kontrak bisa diakses secara terbuka,” kata Laila.
Sistem transparan ini menurutnya juga efektif menghilangkan praktik calo yang kerap memainkan harga sewa di lapangan.
Ia minta pemkot tidak hanya fokus aset besar di pusat kota, tapi juga memaksimalkan ribuan aset skala kecil di tingkat kecamatan hingga perkampungan.
“Opsi sewa puluhan juta per tahun ini sangat menarik bagi pemodal kecil. Masyarakat biasa pun bisa menyewa asal memenuhi syarat,” tutupnya. (lta/saf/ipg)

NOW ON AIR SSFM 100

