Evaluasi Penerapan WFH, Tagihan Listrik Pemkot Surabaya Turun Rp200 Juta

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengevaluasi work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menjelaskan dari hasil evaluasi itu, tagihan listri turun Rp200 juta.

“Saya kemarin, sudah ada (datanya) kalau terkait itu, listrik saja, listrik tok itu turunnya (tagihan) Rp200 juta,” kata Eri dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Pemantauan itu, kata Eri, mengacu pada hasil WFH yang diterapkan sejak 10 April 2026 lalu. “Belum, (terkait data pengeluarannya) belum air, belum, kalau listrik sudah ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Eri juga memastikan kalau kebijakan WFH sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 57 Tahun 2026, atas koordinasi Kementerian Dalam Negeri itu berjalan efektif.

Pejabat struktural seperti kepala perangkat daerah (PD), kepala bidang (kabid), hingga ketua tim kerja (katimja) tetap masuk kantor dengan ruang kerja bersama.

“Kita sudah melakukan WFH, para pejabat struktural tetap masuk kerja, tapi ruang kerja kita satukan agar penggunaan listrik dan air bisa ditekan. Dan akan kami hitung akhir bulan,” ucapnya, Selasa (14/4/2026).

Ia iuga mengevaluasi kebijakan ASN yang diwajibkan naik transportasi umum atau kendaraan listrik, yang berlaku setiap hari Selasa.

“Kami juga melakukan pengawasan dengan mewajibkan laporan, serta bukti pembayaran penggunaan transportasi umum dari masing-masing pegawai dari tiap PD,” jelasnya.

“Hasil sementara menunjukkan kebijakan ini berjalan baik dan mulai mengubah kebiasaan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum maupun kendaraan listrik,” tutupnya. (lta/bil/ipg)