Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Tuntut Pertanggungjawaban Israel

Indonesia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil langkah nyata untuk menuntut pertanggungjawaban Israel, atas berbagai pelanggaran yang terjadi di Palestina.

Anis Matta Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI mengatakan, OKI tidak cukup hanya mengeluarkan kecaman atau pernyataan. Menurutnya, organisasi itu perlu menunjukkan aksi yang konkret dan berkelanjutan.

“OKI harus mampu membangun wibawa organisasi, tidak dengan kecaman dan pernyataan, melainkan melalui aksi nyata dan berkelanjutan,” kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/8/2026) yang dikutip laman Kemlu.

Pernyataan itu disampaikan Anis saat menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri Luar Biasa ke-23 OKI di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (27/8/2026) lalu.

Dalam forum itu, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel. Mulai dari perluasan permukiman ilegal, aneksasi tanah, hingga pembunuhan warga Palestina.

Mewakili Sugiono Menlu RI, Anis menilai situasi di Timur Tengah saat ini sudah sangat kritis. Dampak perang juga dinilai tak lagi hanya dirasakan negara-negara di kawasan, tetapi sudah meluas ke berbagai belahan dunia.

Menurut Anis, di tengah terpecahnya perhatian negara-negara anggota OKI, Israel terus melanjutkan berbagai tindakan yang dinilai melanggar hukum. Karena itu, ia meminta OKI memaksimalkan kemampuan dan mekanisme yang dimiliki untuk menuntut pertanggungjawaban Israel.

“OKI harus memaksimalkan kemampuan dan mekanismenya untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai kejahatannya serta mengkategorikan tindakan kekerasan para pemukim ilegal sebagai aksi terorisme,” katanya.

Selain membahas situasi Palestina, konferensi itu juga menyetujui Ismail Ould Cheikh Ahmed sebagai Sekretaris Jenderal OKI periode 2026-2031 menggantikan Hussein Brahim Taha dari Chad. Ismail sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mauritania.

Di sela konferensi, Anis juga menggelar pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri Sudan, Palestina, dan Qatar, serta wakil menteri luar negeri Turki dan Somalia. Pertemuan itu membahas kerja sama bilateral sekaligus sejumlah isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. (bil/faz)