“(AS, red.) diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir dilansir dari Antara.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, ia juga disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g, Pasal 8 huruf c angka 1, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b.
Meski telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.
Isir mengatakan, pengajuan banding akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan oleh komisi di tingkat banding.
NOW ON AIR SSFM 100

