“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Lebih lanjut, Isir menegaskan Polri tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya. Setiap personel wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.
Ia juga memastikan penegakan aturan internal Polri berlaku bagi seluruh anggota tanpa pengecualian. Personel yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).
NOW ON AIR SSFM 100

