ISESS: Pejabat Kejaksaan atau Polri yang Dikaitkan Perkara Korupsi Sebaiknya Dinonaktifkan

Bambang Rukminto Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai pejabat internal baik di Kejaksaan maupun Kepolisian yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi, sebaiknya dinonaktifkan sementara.

Menurut Bambang, langkah itu penting agar proses hukum bisa berjalan objektif, transparan, dan tidak terhambat oleh posisi jabatan pihak yang diperiksa. Ia menegaskan, persoalan personal oknum harus dipisahkan dari institusi agar tidak merusak sinergi antarlembaga penegak hukum.

“Kalaupun ada persoalan individu itu juga harus ditangani dengan tegas. Kalaupun kemudian ini menyangkut pejabat di internal kejaksaan maupun kepolisian ya sebaiknya memang dinonaktifkan lebih dulu untuk agar proses tidak menghalangi proses penegakan hukum itu dengan benar,” kata Bambang saat on air di Radio Suara Surabaya, Jumat (10/7/2026).

Hal itu disampaikan Bambang, saat diminta pandangannya terkait dinamika penggeledahan dalam dugaan kasus korupsi yang belakangan dikaitkan dengan Febrie Adriansyah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia mengatakan, proses hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur, siapa pun pihak yang diduga terkait.

Jika persoalan menyangkut individu, maka penanganannya tidak boleh ditarik menjadi konflik kelembagaan antara Polri dan Kejagung. “Harus dipisahkan antara problem personal individu itu dengan problem institusi,” ujarnya.

Menurut Bambang, pembedaan antara oknum dan institusi menjadi penting karena Polri dan Kejaksaan sama-sama memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Jika masalah personal tidak ditangani secara tegas dan terbuka, kepercayaan publik terhadap kedua institusi bisa ikut terdampak.

Ia juga mengingatkan agar isu yang berkembang tidak bergeser dari substansi pemberantasan korupsi menjadi polemik antarlembaga. Bambang menilai, di tubuh Kejaksaan maupun Kepolisian masih banyak aparat yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum.

“Di jajaran Kejaksaan Agung juga masih banyak kok orang-orang baik. Di kepolisian pun juga demikian dan semua semangatnya sama ya terkait dengan pemberantasan korupsi,” katanya.

Karena itu, Bambang meminta semua pihak menjaga profesionalitas dan taat pada proses hukum. Menurutnya, jika ada pihak dari institusi penegak hukum yang memang sedang diselidiki, maka yang bersangkutan harus mengikuti proses secara terbuka.

Ia juga meminta Kejagung menghormati proses hukum apabila penyelidikan memang sudah dilakukan oleh kepolisian. Sebaliknya, Polri juga perlu menyampaikan perkembangan perkara secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi.

“Kawan-kawan kejaksaan juga harus menahan diri. Proses hukum harus menghormati hukum, taat pada proses. Kalaupun memang ada penyelidikan terkait itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian, ini juga harus taat. Ikuti proses seperti itu,” ujarnya.

Bambang menambahkan, transparansi penting agar kasus tersebut tidak dipersepsikan sebagai saling serang antar-institusi negara. Menurutnya, publik harus melihat perkara ini sebagai bagian dari pemberantasan korupsi, bukan sebagai konflik antara Polri dan Kejaksaan.

“Kawan-kawan kepolisian harus segera melakukan prosedur secara cepat dan cermat ya dan segera membuka secara transparan apa yang sebenarnya terjadi dengan penggerebekan kemarin. Siapa aktor-aktor yang akan ditersangkakan kemudian pasal-pasal apa yang dikenai pada mereka ini harus jelas agar tidak isunya tidak berkembang hanya sekedar saling serang antar dua institusi negara,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat tetap mengawal proses hukum secara proporsional. Dukungan publik, kata Bambang, seharusnya diarahkan pada pemberantasan korupsi, bukan pada dukung-mendukung institusi tertentu.

“Sementara masyarakat lagi-lagi kita bersama-sama untuk mendukung pemberantasan korupsi, tidak saling menghujat dukung mendukung institusi,” pungkasnya. (bil/faz)