Kemenhaj Tertibkan 3.600 PPIU, Setengahnya Berstatus Tidak Aktif

“Jadi, sampai hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami ingin membereskan dulu data-datanya. Setelah selesai, baru izin dibuka kembali,” imbuhnya.

Dahnil mengingatkan, masyarakat jangan mudah percaya terhadap pihak yang mengaku telah mengurus atau memperoleh izin PPIU dengan meminta sejumlah pembayaran saat akan mendaftar umrah.

Kemudian, dia juga meminta masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan terkait pengurusan izin itu untuk segera melapor kepada Direktorat Jenderal Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah.

“Kalau ada yang merasa sudah mengurus izin, kemudian sudah membayar, tidak ada itu. Kami belum membuka perizinan maupun pembayaran apapun. Kalau ada yang tertipu, silakan segera melapor,” katanya.

Kementerian Haji dan Umrah menargetkan proses penertiban dan pendataan ulang dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Setelah pembenahan data rampung, pemerintah berharap proses perizinan dapat kembali dibuka pada awal 2027.