Kemenhut Proses 46 Kasus Karhutla, 15 Melibatkan Korporasi dan 31 Perorangan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah memproses 46 kasus terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 kasus melibatkan korporasi dan 31 kasus melibatkan perorangan.

Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan mengatakan bahwa penegakan hukum menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menangani karhutla di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung.

“Secara singkat untuk penegakan hukum di Gakkum Kehutanan, sedang ada 46 kasus yang berproses: 15 korporasi dan 31 perorangan,” kata Raja Juli Antoni usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut Raja Juli, perkara-perkara tersebut masih berada dalam tahapan hukum yang berbeda.

Dari seluruh kasus yang ditangani Kemenhut, dua perkara telah berstatus P21, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap penyidikan dan penyelidikan.

Raja Juli menjelaskan, khusus terhadap korporasi yang diduga terlibat karhutla, Kemenhut telah membekukan izin usaha 26 perusahaan. Selain pembekuan izin, pemerintah juga mewajibkan pemulihan lingkungan.

“Pertama pembekuan izin usaha, kedua paksaan pemulihan lingkungan, mereka harus melakukan pemulihan lingkungan dengan paksaan hukum,” ujarnya.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, lanjut dia, perkara tersebut akan dilanjutkan ke proses pidana dengan berkoordinasi bersama Kepolisian Republik Indonesia.

Raja Juli menegaskan penegakan hukum menjadi bagian dari lima langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan karhutla.

Empat langkah lainnya yakni pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, penguatan satgas darat, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Pemerintah, kata dia, akan melakukan OMC secara masif ketika terdapat bibit awan hujan. Langkah tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah yang sedang mengalami karhutla, tetapi juga di daerah yang masih aman untuk menjaga kondisi lahan tetap basah.

“Sedikit apapun potensi awan hujan tersebut, kita akan OMC. Termasuk di daerah-daerah atau kabupaten yang bukan daerah karhutla. Jadi tetap kita akan lakukan OMC untuk pembasahan paling tidak,” kata Raja Juli.

Selain OMC, pemerintah juga memaksimalkan water bombing, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau pasukan darat.

Untuk penguatan pasukan darat, Kemenhut menyiapkan sekitar 5.000 pegawai untuk diperbantukan atau BKO, terutama di enam provinsi yang dinilai rawan karhutla berbasis gambut.

Keenam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Raja Juli mengatakan TNI dan Polri juga telah menyatakan kesiapan untuk menambah personel apabila diperlukan guna memperkuat penanganan karhutla di lapangan.

Di sisi lain, Raja Juli meminta masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan selama kondisi El Nino masih berlangsung.

Dia menyebut pemerintah menemukan kecenderungan titik kebakaran meningkat pada akhir pekan.

“Trennya itu selalu naik kalau weekend, kalau akhir pekan. Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu naik,” ujarnya.

Dia meminta masyarakat, petani, maupun perusahaan tidak menggunakan api untuk membuka lahan atau melakukan land clearing perkebunan.

“Kalau semua faktor yang saya katakan tadi OMC berjalan, water bombing berjalan, satgas darat kuat, penegakan hukum jalan, tapi kalau tidak ada partisipasi masyarakat, terutama kesadaran untuk bersama-sama tidak melakukan pembakaran lahan untuk melakukan land clearing perkebunan, sekali lagi masyarakat ini yang kecil maupun yang besar, perorangan maupun korporasi, maka sungguh effort yang sudah kita lakukan ini akan sia-sia,” tutur Raja Juli. (faz/ipg)