Kemenkes Tekankan Pentingnya Layanan Kesehatan Setara untuk Kelompok Rentan TB dan HIV

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menekankan pentingnya layanan kesehatan yang setara dan adil, untuk memastikan penanganan bagi kelompok rentan dengan tuberkulosis (TB) dan/atau HIV.

Imran Pambudi Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes mengatakan, kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Hambatan itu mulai dari persoalan struktural, stigma, hingga kekerasan.

“Kelompok rentan tersebut menghadapi hambatan struktural, stigma, bahkan kekerasan yang membuat akses ke layanan kesehatan menjadi sulit atau berbahaya,” kata Imran di Jakarta, Minggu (5/7/2026) yang dikutip Antara.

Imran menjelaskan, keberhasilan terapi antiretroviral telah memperpanjang harapan hidup orang dengan HIV (ODHIV). Akibatnya, semakin banyak ODHIV yang kini memasuki usia lanjut. Di Indonesia, sekitar 7,7 persen ODHIV berusia di atas 50 tahun. Jumlahnya sekitar 39 ribu orang dari total lebih dari 500 ribu ODHIV.

“Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga 2030. Namun, layanan kesehatan kita terus dipersiapkan untuk menjawab dan menghadapi kompleksitas komorbiditas pada lansia, seperti penyakit kardiometabolik, gangguan kognitif, osteoporosis, serta interaksi obat yang rumit,” ujarnya.

Menurut Imran, lansia dengan HIV saat ini kerap harus berpindah dari satu klinik ke klinik lain untuk mendapatkan terapi antiretroviral atau ART, penanganan diabetes, hipertensi, hingga pemeriksaan kardiovaskular.

Fragmentasi layanan seperti itu berisiko menambah beban biaya dan waktu, sekaligus meningkatkan risiko pasien putus pengobatan.

Selain HIV, Imran juga menyoroti beban TB pada lansia yang terus meningkat. Analisis global menunjukkan, pada 2023 orang berusia 65 tahun ke atas menyumbang 21 persen dari seluruh kasus TB dan 23 persen dari kematian akibat TB.

“Jumlah kasus pada kelompok ini meningkat sejak 2000, tren ini terjadi meskipun insiden TB keseluruhan menurun di beberapa wilayah. TB pada lansia juga menuntut perhatian khusus,” katanya.

Ia menjelaskan, gejala TB pada lansia sering kali tidak khas. Kondisi itu membuat TB mudah disalahartikan sebagai tanda penuaan atau penyakit kronis lain.

Akibatnya, diagnosis bisa terlambat dan penularan berpotensi terus terjadi. Terlebih, hampir 40 persen lansia di Indonesia tinggal bersama tiga generasi, sehingga mereka dapat menjadi sumber penularan utama bagi anak-anak di rumah.

Imran menambahkan, lansia juga lebih rentan terhadap efek samping obat TB sehingga membutuhkan pemantauan lebih intensif.

Karena itu, strategi deteksi aktif di posyandu lansia, panti wreda, dan layanan primer perlu diperkuat. Tenaga kesehatan juga harus mendapat pelatihan untuk mengenali TB pada usia lanjut dan mengelola polifarmasi dengan aman.

Menurut Imran, layanan berbasis komunitas terbukti lebih efektif membangun kepercayaan, meningkatkan penemuan kasus, dan menjaga pasien tetap menjalani pengobatan.

Pemerintah dan mitra, kata dia, perlu mengakui peran vital komunitas dengan menyediakan pendanaan berkelanjutan, serta memastikan rantai pasok dan data berjalan stabil.

Selain itu, fasilitas kesehatan, materi edukasi, dan sistem rujukan juga harus inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup akses fisik ke klinik, informasi dalam format ramah disabilitas, serta tenaga kesehatan yang mampu berkomunikasi dengan empati.

Imran menegaskan, integrasi layanan menjadi kunci dalam penanganan HIV dan TB. Klinik HIV dan TB harus terhubung dengan layanan kesehatan mental, manajemen penyakit tidak menular, perlindungan sosial, dan rehabilitasi.

Model layanan terpadu dinilai dapat mengurangi beban pasien sekaligus meningkatkan hasil klinis. Di tingkat kebijakan, pembiayaan juga harus diarahkan untuk mendukung layanan yang berpusat pada pasien dan dipimpin komunitas.

Imran menyebut, indikator kualitas hidup perlu menjadi tolok ukur utama. Di antaranya retensi dalam perawatan, viral suppression pada lansia, penurunan kekerasan berbasis gender, serta akses layanan bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal sosial dan jaringan komunitas yang kuat. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi kebijakan dan praktik yang benar-benar menjangkau kelompok paling rentan.

“Jika kita menempatkan manusia di pusat respons HIV dan TB, kita tidak hanya menurunkan angka kasus, tetapi juga memulihkan martabat, kesehatan, dan harapan hidup bagi setiap orang, tanpa kecuali,” katanya. (ant/bil/iss)