Khofifah: Kepemimpinan Perempuan Harus Melahirkan Kebijakan Inklusif yang Berdampak Nyata

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa esensi kepemimpinan perempuan tidak berhenti pada meningkatnya jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis. Lebih dari itu, kepemimpinan perempuan harus mampu melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dalam paparannya bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik, Khofifah mengatakan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya dari capaian administratif, melainkan sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Keberhasilan seorang pemimpin sejatinya diukur dari kemampuan menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender,” ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus membuka kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk berpartisipasi, berkembang, dan berkontribusi dalam pembangunan.

Ia juga mengajak seluruh peserta kembali meneguhkan komitmen terhadap Beijing Platform for Action (BPfA) yang telah menjadi rujukan global dalam mendorong kesetaraan gender sejak 1995. Meski telah memasuki tiga dekade, Khofifah menilai 12 area kritis dalam BPfA masih sangat relevan sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Khofifah menilai berbagai tantangan pembangunan pada akhirnya bermuara pada tiga persoalan utama, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

“Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan yang responsif gender bukan sekadar memberikan kesempatan yang sama, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran pemimpin informal, termasuk organisasi perempuan, dinilai memiliki kontribusi besar dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia.

Khofifah juga mengusulkan agar Women’s Leadership Forum dikembangkan menjadi forum berkelanjutan yang tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga wadah berbagi praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah.

“Kalau kita sepakat, ini bisa kita jadikan action plan. Jadi pertemuan ini bukan hanya pertemuan pikiran, tetapi mempertemukan bagaimana kerja-kerja efektif yang bisa kita lakukan bersama. Best practice di daerah sudah banyak yang bisa dilihat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan berbasis gender di Jawa Timur.

Ia menyebut Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur tahun 2025 berada pada angka 0,329 atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 93,29 yang mencerminkan semakin setaranya akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi.

Capaian tersebut didukung berbagai program pemberdayaan yang dijalankan secara berkelanjutan, di antaranya Program Jatim Puspa yang telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 723 desa sepanjang 2020–2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp87,778 miliar.

Selain itu, terdapat GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) yang memberikan penguatan ekonomi bagi perempuan pengemudi ojek daring, khususnya mereka yang menjadi kepala keluarga maupun orang tua tunggal.

Selain menyasar perempuan, berbagai program perlindungan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diperuntukkan bagi kelompok rentan lainnya, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Mengakhiri paparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang mampu memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkarya dan mengambil peran dalam pembangunan.

“Kita bangun ekosistem yang bisa memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan dan diunggulkan sekaligus memberikan manfaat di semua lini,” pungkasnya.(faz/ham)