Senin, 2 November 2026

Komnas Perempuan Desak Evaluasi Pajak Produk Menstruasi demi Keadilan Gender

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Dahlia Madanih Wakil Ketua Komnas Perempuan. Foto: Antara

Ia menilai, salah satu persoalan yang dialami perempuan adalah period poverty atau kemiskinan mentruasi.

Dengan terjadinya hal itu, akan mengakibatkan terbatasnya akses terhadap produk menstruasi yang layak, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial.

“Kebutuhan terhadap produk menstruasi tidak terbatas pada pembalut selama masa menstruasi, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan perempuan dalam kondisi reproduksi lainnya, seperti setelah melahirkan, mengalami perdarahan, maupun keguguran. Kebutuhan tersebut penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan harus dapat diakses secara layak serta terjangkau,” ujarnya. (ant/fia/saf/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Pengerjaan Jalan, Lalu Lintas Menganti Macet

Eits, Miring

Truk Muat Kol Terguling

Exit Tol Waru Awal Pekan

Surabaya
Senin, 2 November 2026
30o
Kurs