Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi peringatan serius bagi penyusunan regulasi penyadapan di Indonesia.
Aboe Bakar Alhabsyi Anggota Komisi III DPR RI meminta agar sistem pengamanan teknologi penyadapan diatur secara ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, terutama terkait pembatasan akses dan perlindungan rekam jejak digital (audit trail).
Hal tersebut disampaikan Aboe Bakar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, ia mengingatkan bahwa kelemahan sistem penyadapan dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai mekanisme pengamanan yang kuat.
Menurut politikus PKS itu, persoalan penyadapan bukan hanya menyangkut siapa yang berwenang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga bagaimana sistem teknologi di dalamnya dirancang agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi.
NOW ON AIR SSFM 100

