Ia juga menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap perjuangan Palestina. Menurutnya, pemerintah Maladewa secara konsisten menyuarakan dukungan itu melalui berbagai forum internasional dan jalur hukum.
Muizzu mengatakan rancangan undang-undang keimigrasian itu disusun untuk mencerminkan sikap pemerintah mengenai persoalan tersebut.
Maladewa pertama kali memberlakukan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel pada April 2025, setelah Muizzu mengesahkan perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang telah disetujui parlemen.
Saat itu, Muizzu mengatakan kebijakan itu merupakan bentuk solidaritas Maladewa terhadap rakyat Palestina dan penolakan terhadap operasi militer Israel di Gaza.
Maladewa secara konsisten mendukung pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai resolusi PBB.(ant/fia/kir/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

