Pemerintah Akan Tindaklanjuti 11 Temuan BPK untuk Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Anggaran

“Pertama, mengkaji seluruh standar dan kebijakan akuntansi serta menetapkan mekanisme mengenai pengungkapan informasi kinerja pemerintah. Yang kedua, menyelaraskan regulasi terhadap penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber daya utama sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial,” katanya.

Selain itu, pemerintah akan menyelaraskan regulasi penggunaan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program sosial. Evaluasi implementasi DTSEN juga akan diperkuat untuk memastikan akurasi data yang menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah.

Di sektor energi, tindak lanjut temuan BPK akan menyasar tata kelola subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah berencana menetapkan kriteria dan tata cara perhitungan volume penyaluran BBM sebagai dasar pembayaran kompensasi. Pemerintah juga akan menyesuaikan regulasi mengenai penetapan titik serah volume penyaluran minyak solar bersubsidi.

“Menetapkan kriteria kriteria dan tata cara perhitungan volume penyaluran BBM untuk belanja kompensasi serta menyesuaikan regulasi mengenai penetapan titik serah volume penyaluran JBT minyak solar pada belanja subsidi dan kompensasi,” jelasnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki akurasi perhitungan belanja subsidi dan kompensasi energi, yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam belanja negara. Purbaya menegaskan, pemerintah akan menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai pijakan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan fiskal. (lea/bil/ipg)