Pemerintah Pastikan Pengalihan Status Guru PPPK ke Pusat Tak Ganggu Fiskal

Pemerintah memastikan rencana pengalihan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat tidak akan mengganggu keberlanjutan fiskal.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, pemerintah sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan itu.

“Jadi, kita sudah hitung semua, dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026), dikutip Antara.

Menurutnya, pemerintah juga sudah melakukan simulasi anggaran untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Purbaya memastikan target defisit dalam RAPBN 2027 tetap dijaga sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp671,2 triliun.

“Berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya,” jelasnya.