Pemerintah menargetkan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai dalam waktu satu bulan. Perbaikan dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program.
Persoalan itu mulai dari keberadaan dapur MBG yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak merata, hingga evaluasi penerima manfaat.
Prasetyo Hadi Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) menegaskan proses pembenahan harus dilakukan tanpa mengganggu layanan MBG yang sudah berjalan.
“Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat,” kata Prasetyo di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026) yang dikutip Antara.
Salah satu fokus penataan adalah mengevaluasi keberadaan SPPG yang tidak sesuai SOP, maupun wilayah yang memiliki jumlah dapur MBG berlebih.
“Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda,” ujarnya.
Mensesneg menegaskan seluruh SPPG harus beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menepis anggapan bahwa afiliasi politik pemilik SPPG menjadi persoalan utama dalam evaluasi tersebut.
“Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan,” tuturnya.
Senada dengan itu, Zulkifli Hasan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menyatakan pemerintah berkomitmen membenahi tata kelola MBG secara menyeluruh dalam satu bulan ke depan.
“Perlu waktu penataan, ya. Satu bulan. Satu bulan penataan,” ujar Zulhas, sapaan akrabnya, dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Menurut Zulhas, pembenahan akan mencakup penataan titik-titik SPPG yang sempat diperjualbelikan, pemetaan sekolah penerima MBG, peningkatan kualitas dapur, hingga verifikasi data penerima manfaat.
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” katanya.
Ia menyebut langkah tersebut merupakan respons atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dan telah mendapat perhatian langsung dari Prabowo Subianto Presiden RI.
“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Nanik S Deyang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi agar program tetap berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang akan ditata ulang untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan karena sebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Selain itu, pemerintah akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program MBG.
Nanik menambahkan, mulai 2026 fokus pelaksanaan MBG tidak lagi sekadar mengejar jumlah penerima, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas yang sesuai.
Menurutnya, MBG merupakan program strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha dan komunitas lokal. (ant/bil/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
