Pemerintah Tugaskan Pejabat Setingkat Menteri untuk Tangani Karhutla di 6 Provinsi

Pemerintah pusat membagi tugas sejumlah pejabat setingkat menteri untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Saat ini, pemerintah memprioritaskan penanganan di enam provinsi yang dinilai rawan karhutla.

Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengatakan, pembagian wilayah dilakukan agar pengendalian karhutla dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.

“Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi, ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya,” kata Prasetyo saat ditemui di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Sejumlah pejabat yang mendapat penugasan tersebut antara lain menteri koordinator dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Namun, Prasetyo menegaskan pembagian wilayah bukan berarti pejabat yang ditunjuk hanya bertanggung jawab terhadap satu daerah.

Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan respons terhadap karhutla berjalan lebih cepat di berbagai wilayah yang terdampak.

Enam provinsi menjadi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah saat ini belum berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani karhutla. Prasetyo menilai koordinasi lintas sektor yang telah berjalan sudah cukup kuat untuk menangani kondisi di lapangan.

“Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” ujarnya dilansir dari Antara.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebutuhan tambahan untuk mendukung operasi pemadaman. Peralatan tersebut mencakup helikopter untuk water bombing, alat pelindung diri (APD), hingga tambahan personel.

“Kemudian kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan termasuk heli untuk water bombing sampai APD dan penambahan pasukan, semua sudah dikerjakan,” kata Prasetyo.

Secara keseluruhan, pemerintah telah mengerahkan 12.880 personel untuk menangani karhutla di Kalimantan dan Sumatera.

Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pemantauan kualitas udara.

Prabowo Subianto Presiden RI juga memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan dan melakukan koordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).

Dalam penanganan itu, pemerintah menambah berbagai fasilitas pendukung pemadaman. Peralatan yang disiapkan antara lain empat helikopter water bombing, 100 unit pompa air, 2.000 unit APD, cangkul gepyok, sumur bor, serta selang air. (ant/saf/ham)