Fikser menjelaskan, perkara ini diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan penyalahgunaan BBM subsidi.
Selain proses hukum, DLH juga mengusulkan sanksi berat terhadap dua pegawai yang tertangkap tangan. Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga pemberhentian harus melalui tahapan administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan, DLH Surabaya juga memperketat pengawasan penggunaan BBM pada armada pengangkut sampah. Salah satunya melalui pemasangan GPS untuk memantau jarak tempuh dan menghitung kebutuhan solar berdasarkan rute serta ritasi pengangkutan.
Fikser menjelaskan, DLH memiliki sekitar 300 armada operasional, dengan 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA yang memperoleh BBM subsidi. Kebutuhan solar setiap kendaraan berbeda bergantung pada jarak tempuh dan jumlah ritasi pengangkutan.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” tutupnya. (lta/fia/ris/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

