Pimpinan DPR Janji RUU Perampasan Aset Disahkan Maksimal 15 Desember, Jika Gagal Siap Mundur

Tuntutan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) terkait percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berujung pada pernyataan tegas dari pimpinan DPR RI.

Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), Supriyono alias Botok Koordinator AMPB, meminta pimpinan DPR memberikan kepastian mengenai target pengesahan RUU tersebut.

Botok menegaskan, pihaknya tidak ingin janji pengesahan hanya berhenti sebagai pernyataan tanpa konsekuensi.

Ia meminta hasil audiensi dituangkan dalam berita acara yang memuat batas waktu secara jelas.

“Kita sudah mengikuti paripurna terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Sekilas saya mendengar bahwa RUU tersebut akan diselesaikan atau disahkan maksimal bulan Desember,” kata Botok.