Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal, Kapolri Bentuk Tim Khusus

Terlebih, penyadapan tanpa prosedur, penghilangan barang bukti elektronik, serta akses ilegal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo eks Kapolri), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution), EH (Irjen Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Slamet Uliandi).

Keempatnya diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, aktivitas penyadapan tersebut diduga menyasar Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha selama periode 2025–2026.

Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik, tanpa dilengkapi lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. (ant/saf/ipg)