Prabowo Subianto Presiden memerintahkan jajaran menteri menyusun rencana dan kebutuhan anggaran untuk memperluas pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak (TK).
Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mengatakan mulai 2027, siswa TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) Rp450.000 per tahun.
“Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Itu yang menjadi komitmen Beliau,” ujar Abdul Mu’ti selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), seperti dilaporkan Antara.
Menurut Mu’ti, Pemerintah juga mulai memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada seluruh murid TK dan SD pada tahun ini. Sementara PIP diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu.
“Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan PIP. Jadi, anak-anak dan murid yang belajar di SD dan TK, mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan dana PIP (Program Indonesia Pintar) untuk murid dari keluarga tidak mampu,” kata Abdul Mu’ti.
Mu’ti mengatakan saat ini sekitar 23 persen TK di Indonesia berstatus negeri. Pemerintah masih menghitung jumlah penerima PIP untuk jenjang TK sekaligus kebutuhan anggaran program tersebut.
“Nanti jumlahnya (penerima) berapa, nanti akan kami sampaikan, termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun. Ada wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak, karena ada wajib belajar, maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah,” katanya.
Wajib Belajar 13 Tahun merupakan bagian dari program prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Program tersebut mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah.
Dengan kebijakan tersebut, anak usia 5-6 tahun ke depan diarahkan mendapatkan akses pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki sekolah dasar.
Rapat terbatas di Istana Merdeka itu membahas pendidikan gratis mulai jenjang TK hingga perguruan tinggi. Prabowo memimpin rapat yang berlangsung sekitar dua jam tersebut pada Rabu.
Sejumlah menteri dan pejabat turut mengikuti rapat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Hadir juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pembahasan mengenai pendidikan gratis juga mencakup jenjang perguruan tinggi. Pemerintah sebelumnya membentuk tim khusus yang dipimpin Pratikno untuk mengkaji kebutuhan anggaran dan tahapan pelaksanaan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri.
Kajian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara serta sejumlah sumber pendapatan perguruan tinggi negeri.(ant/ham/rid)

NOW ON AIR SSFM 100

