Ia menjelaskan, RPH Surabaya sebelumnya telah memiliki sertifikat halal untuk fasilitas pemotongan di Pegirian. Namun, perpindahan ke fasilitas baru di Tambak Osowilangun mengharuskan pengajuan sertifikasi kembali melalui proses audit.
“Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait,” kata Solihin.
Menurutnya, penggelonggongan sapi bermasalah karena mengandung unsur penipuan terhadap konsumen, berpotensi membahayakan, serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare.
MUI meminta RPH memperketat pemeriksaan sejak penerimaan sapi hingga proses penyembelihan. Jika ditemukan indikasi penggelonggongan, identitas jagal harus didata dan ditindaklanjuti melalui edukasi serta pengawasan. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, tindakan tegas harus diterapkan.
“Tidak bersertifikat halal tidak otomatis haram. Sertifikat halal ini adalah legalitasnya,” jelasnya.
MUI berharap sertifikat halal RPH Tambak Osowilangun dapat segera diterbitkan. Solihin menyebut pihaknya akan terus mendampingi dan memantau proses perbaikan agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi. (lta/ris/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

