Subandi Ingatkan Potensi Penolakan MBG Jika Kasus Keracunan Terus Terulang

Subandi Bupati Sidoarjo mengingatkan potensi munculnya penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sekolah maupun pondok pesantren apabila kasus dugaan keracunan terus terulang.

Peringatan itu disampaikan setelah ratusan penerima MBG di Tanggulangin mengalami dugaan keracunan. Hingga Rabu (2/9/2026), total korban tercatat 567 orang dengan 457 di antaranya telah diperbolehkan pulang.

“Dengan adanya seperti ini harus ada koreksi. Jadi jangan sampai terjadi lagi. Kalau terjadi lagi, pasti nanti akan ada penolakan MBG yang diberikan ke sekolahan-sekolahan,” kata Subandi saat on air di Radio Suara Surabaya, Rabu (2/9/2026) sore.

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi evaluasi serius, karena kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat menurun apabila kejadian serupa terulang.

Adapun dari 567 korban keracunan itu, mayoritas berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin. Mereka mendapatkan pasokan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini sudah diberhentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Subandi mengatakan pihak pondok untuk sementara belum berani lagi menerima MBG, karena kekhawatiran dari para santri dan walinya.

“Ndak, ndak ada pemerintah daerah menolak. Yang menolak adalah di pondok pesantren karena melihat santrinya ini hampir 400 lebih, hampir 500 lebih kena masalah seperti itu,” ungkapnya.

“Ya dia enggak berani menerima. Karena kan ada dari orang tua wali kan juga takut semua,” sambung Subandi.

Bahkan, ia menceritakan, saat berada di rumah sakit semalam untuk melihat kondisi para korban, banyak orang tua santri meluapkan kemarahannya kepadanya.

“Kemarin itu waktu di rumah sakit itu marah-marah. Saya sebagai Bupati dibentak-bentak, karena dengan alasan ya anaknya keracunan. ‘Lah ini program apa pak Bupati?’ Ya tak bilang sabar-sabar gitu,” ucapnya.

Meski demikian, Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo pada prinsipnya tetap mendukung program MBG, selama pelaksanaannya memenuhi aturan dan standar keamanan pangan.

Pemkab Sidoarjo hanya meminta evaluasi dan pengawasan diperkuat, agar kasus serupa tidak terjadi di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.

“Kita tetap berjalan ya dalam pengawasan, sesuai dengan kemampuan kita. Karena semuanya kan kewenangan ini kan dari BGN pusat. Tugas Bupati hanya pengawasan saja dengan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” pungkasnya. (bil/faz)