Subandi Minta BGN Tutup 31 SPPG di Sidoarjo yang Belum Kantongi Izin

Subandi Bupati Sidoarjo meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di wilayahnya jika tidak segera mengurus perizinan.

Dalam catatan Subandi, di Kabupaten Sidoarjo ada sekitar 170 SPPG yang berdiri. Namun, 31 di antaranya diketahui belum memiliki izin.

“Jadi total SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini ada sekitar 170 ya. Tapi yang belum ada izin ada 31 SPPG,” katanya, Rabu (2/9/2026).

Selain itu, dalam rapat yang digelar sebelumnya, Subando juga meminta pada BGN Pusat untuk melakukan pengawasan ekstra, untuk mencegah terjadinya hal serupa.

“Tadi kita sampaikan kepada BGN Pusat, jadi betul-betul ada pengawasan yang ekstra. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini lagi,” ungkapnya.

Sebagai upaya pencegahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo saat ini telah merekomendasikan 31 SPPG yang belum mengantongi izin untuk berhenti sementara sampai proses administrasi dinyatakan lengkap.

Nantinya, lanjut Subandi, setelah proses administrasi selesai, SPPG itu bisa beroperasi kembali.

“Nanti terkait mekanisme, semuanya biarkan BGN Pusat yang menyampaikan, ya. Karena regulasinya kita sebagai pemerintah daerah tidak paham. Yang tahu persis adalah BGN. Biarkan nanti BGN yang menyampaikan,” jelasnya.

Adapun Subandi berharap insiden yang mengakibatkan ratusan santri dan siswa keracunan itu bisa menjadi bahan koreksi untuk SPPG lainnya.

“Mari kita support program presiden. Kalau ada tata kelola yang kurang baik, ya kita benahi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya seperti ini, lebih baik tata kelolanya. Harapan kita seperti itu,” tutupnya.(kir/faz)