Subandi Sebut Pemilik SPPG Kalitengah Berasal dari Malang

Subandi Bupati Sidoarjo menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin pemasok Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kasus dugaan keracunan massal, Selasa (1/9/2026) kemarin, dimiliki pihak yang berasal dari Malang.

Hal itu disampaikan Subandi setelah melakukan pengecekan ke SPPG Kalitengah bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (2/9/2026). “Itu miliknya orang Malang,” kata Subandi saat on air di Radio Suara Surabaya, Rabu sore.

Saat ditanya kenapa warga Malang bisa punya SPPG di Sidoarjo, Subandi mengatakan bahwa pemkab selama ini tidak mengetahui secara rinci siapa pemilik SPPG yang beroperasi di wilayahnya.

Hal ini dikarenakan pemkab tidak pernah dilibatkan secara langsung oleh BGN, terkait penunjukan titik-titik SPPG dan siapa pemilik/pengelolanya.

Ia menilai, kondisi seperti itu selalu jadi persoalan dalam pengawasan program MBG di daerah. Sebab, saat ada masalah, ujuk-ujuknya pemerintah daerah (Pemda) yang turun tangan untuk menangani dampaknya. Padahal sejak awal, keterlibatan penda dalam pengawasan operasional SPPG pun terbatas.

“Kita sebagai pemerintah daerah, kita selama ini enggak pernah tahu pemiliknya siapa. Jadi tahu-tahu titik ya, masuk orang Jakarta mau tempat di sini, ada masalah wong tidak ada keterlibatan A B C D ya, tahunya itu titik sudah ditempati. Tapi kita sebagai pejabat daerah enggak pernah terlibat tahu MBG (SPPG) itu miliknya siapa, yang ada Sidoarjo siapa. Sampai ini kita enggak pernah pernah tahu, seperti itu,” ujarnya.

BACA JUGA: Usai Sidak SPPG Kalitengah, Subandi Soroti Dapur Pengap dan Distribusi MBG Terlalu Lama
BACA JUGA: Subandi Ingatkan Potensi Penolakan MBG Jika Kasus Keracunan Terus Terulang

Karenanya, ia berharap pemerintah pusat dan BGN bisa memberikan ruang lebih besar ke pemda, dalam mengetahui dan mengawasi SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing.

Adapun operasional SPPG Kalitengah pengirim MBG yang diduga kuat menyebabkan keracunan massal tersebut, saat ini telah dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kami (Pemkab) sendiri enggak berani intervensi ya. Jadi yang kami sampaikan kenapa sampai terjadi seperti itu, pengawasannya itu seperti apa, kok sampai terjadi seperti itu. Hanya itu saja yang kita sampaikan ya. Karena yang pemiliknya ini kan di Malang. Jadi semua pengawasan ini dari karyawan semuanya gitu,” bebernya.

Data hingga sore hari ini, jumlah korban keracunan MBG di Tanggulangin mencapai 567 orang. Sebanyak 457 pasien telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani observasi maupun perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Mayoritas korban berasal dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, yang menerima pasokan makanan dari SPPG Kalitengah. Subandi mengatakan pihak pondok untuk sementara belum berani lagi menerima MBG, karena kekhawatiran dari para santri dan walinya.

“Ndak, ndak ada pemerintah daerah menolak. Yang menolak adalah di pondok pesantren karena melihat santrinya ini hampir 400 lebih, hampir 500 lebih kena masalah seperti itu,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Pemkab Sidoarjo, kata dia, meminta evaluasi dan pengawasan diperkuat, agar kasus serupa tidak terjadi di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.

“Kita tetap berjalan ya dalam pengawasan, sesuai dengan kemampuan kita. Karena semuanya kan kewenangan ini kan dari BGN pusat. Tugas Bupati hanya pengawasan saja dengan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” pungkasnya. (bil/faz)