Wawasan Polling SS: Masyarakat Sepakat Pemerintah Mengembalikan Kebijakan Tidak Naik Kelas

Berdasar data dari pendengar Radio Suara Surabaya yang bergabung melalui telepon dan pesan WhatsApp, sebanyak 79 persen pendengar (151 voters) menyatakan bahwa kebijakan tidak naik kelas sudah tepat. Sedangkan 21 persen (39 voters) sisanya menyatakan tidak tepat.

Sementara respons polling di Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 82 persen pengguna (241 votes) menyatakan bahwa kebijakan tidak naik kelas sudah tepat. Sedangkan 18 persen (53 voters) sisanya menyatakan tidak tepat.

Mengenai hal itu, Dr. Itje Chodidjah pakar dan praktisi pendidikan senior yang menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) periode 2021–2025 menegaskan bahwa secara resmi tidak pernah ada regulasi dalam kurikulum Indonesia, termasuk Kurikulum Merdeka, yang mewajibkan siswa naik kelas secara otomatis.

“Tidak pernah ada regulasi yang meminta anak naik kelas otomatis. Apa yang menjadi patokan anak tidak naik kelas? Bagaimana caranya mematok? Dari kurikulum kebijakan mana pun tidak ada yang meregulasi anak harus naik kelas,” katanya, saat onair di Radio Suara Surabaya, Kamis (15/10/2026).

Dalam diskusi itu, Itje cenderung tidak setuju dengan adanya kebijakan tidak naik kelas. Menurutnya, jika acuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tidak naik kelas adalah terkait kemampuan anak menguasai materi belajar, seharusnya yang perlu dievaluasi adalah sekolah atau guru.