Politik Uang Marak Karena Kaderisasi Parpol Tak Jalan

EE Mangindaan Wakil Ketua MPR RI mendesak parpol memperkuat kaderisasi, mengingat demokrasi, pilpres dan pilkada yang makin sarat dengan politik uang, yang justru menimbulkan ketimpangan sosial dan makin jauh dari PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI 1945), dan mengancam desintegrasi bangsa.

Hal itu disampaikan saat menjawab keresahan masyarakat yang disampaikan oleh Emil Salim dari Punakawan.

“Kalau kaderisasi parpol tidak jalan, maka yang akan muncul adalah kader semu dan tidak profesional, dan akhirnya politik uang makin marak,” tegas EE Mangindaan di depan Punakawan yang dipimpin oleh Jaya Suprana di Gedung MPR RI Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Hadir antara lain Oesman Sapta Odang, Mahyudin Makil Ketua MPR RI, Mahfud MD, Frans Magniz Suseno, dan lain-lain.

Sementara itu Oesman Sapta menyinggung rendahnya pajak sekarang ini, salah pengusaha atau pemerintah, “Kalau pengusaha tidak membayar sebagaimana seharusnya, itu karena pada dirinya tidak tertanam memiliki bangsa ini Padahal, kalau pengusaha menghayati memiliki bangsa ini, maka tidak akan terjadi pengemplang pajak.”

Lain halnya kalau di Amerika Serikat, menurut Oesman Sapta para pengusaha di negeri Paman Sam itu merasa malu kalau tidak bayar pajak. Juga tidak ada pengampunan untuk pengemplang pajak (tax amnesty). Karena itu, sistem harus dibangun untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara ini, dan bukan mengabdi kepada orang-perorang.

Selain itu juga tidak ada diskriminasi terhadap warga keturunan China. “Saya ini juga keturunan. Jadi, tidak perlu khawatir, dan tak perlu takut. Wong Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) saja bisa menjadi Gubernur Jakarta, yang sebelumnya tidak mungkin. Tapi, kalau korupsi, baru harus ditindak tegas,” ujar anggota DPD RI dari Kalimantan Barat itu.

Zulkifli Hasan meminta Punakawan tidak kecewa dengan jawaban MPR RI tersebut, karena situasi politik saat ini memang memprihatinkan dengan maraknya politik uang. Namun, ada positifnya antara lain Ahok bisa menjadi Gubernur Jakarta. “Maka kita harus sama-sama memperbaiki dan menjalankan system pembangunan. Seperti GBHN dulu dan atau pembangunan Semesta Berencana, yang dijalankan oleh Bung Karno, agar pembangunan ke depan berjalan sesuai program yang disepakti bersama,” kata dia.(faz/iss/ipg)