Selasa, 7 Desember 2021

Muhammadiyah Covid-19 Command Center: Pansus DPRD Bikin Gaduh saat Rakyat Susah

Laporan oleh Zumrotul Abidin
Bagikan
Aksi pernyataan sikap Muhammadiyah Covid-19 Commond Center (MCCC) di Surabaya. Foto: Istimewa.

Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Surabaya menyampaikan sejumlah pernyataan sikap terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kota Pahlawan. Salah satunya, mengajak para elite politik untuk tidak membuat gaduh di saat rakyat susah dengan wacana pembentukan Pansus Covid-19 di DPRD Surabaya.

MCCC sendiri adalah tim yang dibentuk resmi oleh Muhammadiyah untuk membantu penanganan Covid-19.

Pernyataan resmi MCCC bernomor 13/PER/III.0/2020 itu disampaikan di Surabaya, Selasa (5/5/2020), dengan ditandatangani Arif An Ketua dan Andi Hariyadi Sekretaris.

”Jangan buat gaduh politik di saat rakyat susah dengan wacana pembentukan Pansus Covid-19 DPRD Kota Surabaya. Kami melihat bahwa saat pandemi ini yang dikedepankan adalah kebersamaan dan membantu penyelamatan rakyat. Kepentingan politik agar tidak dikedepankan,” tegas Arif An Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center Surabaya dalam pernyataan sikap tertulisnya.

Menurut MCCC, akan lebih baik para elit politik bahu-membahu bersama untuk memberikan kontribusi kepada rakyat pada saat kondisi seperti ini. ”Kalau ada fungsi kontrol tetap dilaksanakan dengan tupoksi yang ada,” ujar Arif yang juga Sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Surabaya.

Selain permasalahan Pansus Covid-19 di DPRD Kota Surabaya yang dinilai sarat kepentingan politik, MCCC Surabaya juga mengajak Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk memperkuat sinergi serta menghentikan silang pendapat. MCCC menilai ada ketegangan antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

”Ketegangan ini sangat terlihat saat permasalahan ditemukannya klaster baru Pabrik Rokok Sampoerna yang meninggal 2 orang. Kami menilai hal ini sangat tidak etis dipertontonkan dan terkesan saling salah menyalahkan,” ujarnya.

Terkait klaster Sampoerna, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menilai Pemkot Surabaya lamban. Keesokan harinya, Pemkot Surabaya memprotes tudingan lamban dari Khofifah tersebut dengan membeberkan kronologi penanganan klaster Sampoerna.

Achmad Rosyidi Wakil Ketua MCCC menambahkan, pihaknya juga meminta agar segera ada rumah sakit darurat karena lonjakan penderita COVID-19 terus merangkak.

”Ini yang kami melihatnya segera untuk dieksekusi. Polemik siapa yang menjadi pemutus kebijakannya, silakan. Kebutuhan Rumah Sakit Darurat adalah keniscayaan, harus segera difungsikan,” ujarnya.

MCCC juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Surabaya Raya untuk menaati Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ”Perusahaan yang pegawainya masih bekerja, work from home saja. Pelaksanaan PSBB di antaranya yang paling belum maksimal adalah masih banyak kantor yang buka dan pabrik tetap beroperasi,” ujar Rosyidi yang juga ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya.

Selain itu, MCCC mengimbau seluruh warga agar tidak mudik. ”Kasihan saudara kita,” ujar Rosyidi.

”Kami berterima kasih kepada tenaga medis, engkau pahlawan kami. Luar biasa, kami menyampaikan doa agar Tim medis diberikan kesehatan selalu,” imbuh Rosyidi.

Adapun terkait data penerima bantuan, MCCC berharap pemerintah membikin mekanisme yang simpel dan efektif, jangan membuat RT dan RW bingung.

”Berikan skema bantuan yang jelas. Bagaimana usulannya dan bagaimana aksesnya. Berapa biayanya dan apa saja bantuannya. Kasihan RT atau RW yang dibenturkan dengan warga,” kata Rosyidi. (bid/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Suasana Unjuk Rasa di Depan Taman Pelangi Surabaya

Suasana Unjuk Rasa Menuju Kantor Bupati Gresik

Suasana Unjuk Rasa Melewati Basra

Surabaya
Selasa, 7 Desember 2021
25o
Kurs