Kehadiran dan kelahiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan sejumlah tokoh di Tugu Proklamasi menuai pro dan kontra. Namun tidak semua kelompok pendukung Pemerintahan Joko Widodo Presiden mencibir gerakan KAMI.
Suara lain misalnya datang dari Maruarar Sirait, loyalis Joko Widodo Presiden. Maruarar menilai gerakan KAMI ini merupakan gerakan yang biasa saja dan menjadi bagian dari sistem politik demokratis dimana pemerintahan juga memerlukan check and balances.
“Jokowi saja santai saja. Pro dan kontra itu biasa dalam negara yang demokratis,” kata Ara, demikian ia disapa, saat ditanya wartawan dan dimintai tanggapan soal pro dan kontra kehadiran KAMI, Jumat (21/8/2020).
Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP) yang dikenal dekat dengan Jokowi ini mengatakan bahwa Jokowi juga memahami betul komposisi kuantitatif di parlemen sudah berada di barisan pemerintahan. Karena itu keseimbangan di luar parlemen seperti gerakan civil society juga diperlukan.
“Pemerintahan kan tak mungkin 100 persen sempurna. Pasti ada kekurangan Hanya Tuhan yang Maha Sempurna. Karena itu masukan dari berbagai pihak dalam jalannya pemerintahan sangat bagus,” kata Maruarar.
Dia menegaskan bahwa Jokowi juga merupakan seorang presiden yang lahir dari sistem yang demokratis. Karena itu Jokowi sangat menghormati mekanisme demokrasi. Faktanya, meski kekuatan pemerintah yang didukung paerlemen sangat kuat, namun Jokowi juga sangat mendengar masukan dan aspirasi yang berkembang di publik.
“Indonesia kan tidak menjadi negara otoriter. Demo-demo bisa dilakukan, bahkan di depan Istana dan Monas. Berjalan dengan lancar kan,” tegas Ara.
Maruarar pun mengatakan bahwa pendukung maupun barisan oposisi harus sama-sama sportif dan objektif. Pendukung misalnya harus menerima kritik dan masukan dari pihak oposan bila memang masukan tersebut benar adanya. Pun demikian, kelompok oposan juga, selain melancarkan kritik, harus mampu mengapresiasi kebijakan dan kinerja pemerintah yang baik buat rakyat secara terbuka.
“Dan yang paling panting juga perbedaan dalam sikap politik jangan memutus silaturahmi dan persatuan,” jelas Ara, yang dikenal dekat dengan berbagai aktivis demokrasi lintas generasi dan lintas organisasi.
Di saat yang sama, Maruarar menekankan bahwa selain Indonesia merupakan negara yang demokratis, juga sekaligus negara hukum. Sehingga kebebasan menyampaikan aspirasi juga harus bertanggungjawab dan benar.
“Jangan menyebar hoax, fitnah atau kemudian menjadi personal. Kalau melanggar ya ada hukumnya. Ini koridor-koridor yang disepakati bersama sebagai negara hukum. Ada parameter-parameter yang jelas juga,” pungkas Maruarar.(faz/iss/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
