Menag: Indonesia Masuk Prioritas untuk Haji dan Umrah
Rabu, 24 November 2021 | 08:42 WIB
Sudah dua tahun berturut-turut ibadah haji tertunda. Ada rencana ibadah haji tahun ini dibuka lagi, tetapi kabarnya Pemerintah Arab Saudi hanya akan memberikan setengah dari total kuota jemaah haji asal Indonesia.
Marwan Dasopang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menduga, akan muncul kerumitan baru berkaitan kebijakan pemangkasan kuota haji untuk Indonesia itu. Siapa saja jemaah yang bisa berhaji tahun ini?
Dia jelaskan, kerumitan baru itu terutama akan muncul karena dari 220 ribu kuota haji Indonesia, hanya separuhnya saja yang akan diberikan oleh Pemerintah Saudi. Ditambah antrean haji yang saat ini juga semakin panjang.
Untuk itu, kata Marwan, Komisi VIII sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji untuk menelusuri kembali persoalan haji di masa pandemi ini.
“Komisi VIII sudah membentuk Panja Pemberangkatan Ibadah Haji. Dua tahun berturut-turut tidak ada ibadah haji. Antrean jadi semakin panjang. (Calon) jemaah kita semakin resah. Karena rata-rata umurnya sudah tua. Kalau ditunda setahun lagi, apakah masih hidup? Andaikan nanti Pemerintah Arab Saudi memberi kuota setengah dari 220 ribu menjadi hanya 100 ribu saja, maka akan muncul kerumitan baru, siapa yang akan dipastikan berangkat?” Kata Marwan dalam keterangannya, Jumat (11/2/2022).
Kata dia, lobi dengan Pemerintah Arab Saudi jadi keniscayaan untuk dilakukan Pemerintah Indonesia dan DPR. Harapannya, kuota tidak dikurangi. Bila kuota didasarkan pada presentasi wilayah, bisa jadi ada provinsi yang tidak kebagian jatah haji. Untuk itu Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu harus diperbaiki.
Marwan mengungkapkan, pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi ini akan dikenai biaya tambahan berupa PCR tujuh kali dan karantina sebelum masuk Mekkah dan Madinah.
“Kami sudah menghitung akan ada penambahan ongkos haji yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Misalnya, PCR ada tujuh kali, karantina sebelum sampai Madinah dan Mekkah. Semua itu menimbulkan tambahan biaya. Kami tidak ingin terlalu tinggi tambahan yang harus dibayarkan jemaah,” pungkas Marwan.(faz/dfn/den)
NOW ON AIR SSFM 100
