Puskapol UI: KIB Perlu Membuat Program Kerja untuk Cegah Politik Identitas dan Polarisasi Pemilu 2024

Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) mengapresiasi semangat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menjaga stabilitas politik jelang Pemilu 2024.

Menurut Aditya, sudah sepatutnya semua partai politik mencegah polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.

“Saya pikir alasan yang diungkap KIB koridornya sama, bahwa stabilitas politik sosial itu penting, dan rakyat tidak menginginkan terulangnya kembali polarisasi politik atau politisasi identitas yang marak terjadi tahun 2019,” ujarnya di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Dia melanjutkan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus menerjemahkan tekad dan semangat itu dalam bentuk program dan kerangka kerja.

“Seharusnya KIB lebih mengedepankan program. Pembedanya dengan parpol di situ. Tawaran program itu jauh lebih penting daripada sekadar jargon,” terangnya.

Kata Aditya, semangat menjaga stabilitas politik merupakan kepentingan bersama bagi seluruh anak bangsa yang terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Pemilu yang jujur, adil dan demokratis harus diwujudkan bukan hanya oleh para kontestan, tapi juga penyelenggara dan pemilih. Semua pihak harus berperan menjaga kesatuan dan persatuan.

“Jadi, dalam koridor itu, semua pihak yang ingin menjadi bagian dalam Pemilu 2024 punya kerangka yang sama,” tegasnya.

Semangat menjaga persatuan dan kesatuan, sambung Aditya, sudah menjadi kesepakatan nasional. Hal itu patut dicatat sebagai semangat kolektif.

“Tidak elok kalau semangat persatuan dan kesatuan dilabelkan hanya pada satu pihak. Kalau soal menjaga kesatuan dan persatuan dan sebagainya itu kan sudah kesepakatan nasional. Jadi, bukan kemudian dibelah dalam konteks kontestasi politik. Isu itu harus menjadi perhatian, bukan kemudian dibelah dalam kontestasi pencalonan atau kontestasi politik,” paparnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar menegaskan, KIB bertekad menjaga stabilitas politik di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024.

KIB juga mendorong Pemilu 2024 terlaksana secara jujur dan adil, demokratis, serta tidak menggunakan isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga waktu mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN, dan Suharso Monoarfa Ketua Umum PPP, Rabu (10/8/2022).

“Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Pangi Syarwi Chaniago pengamat politik menyebut gagasan yang diusung KIB menjadi angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia. Dia mengingatkan bagaimana dua pemilu sebelumnya yang menimbulkan polarisasi di masyarakat, bahkan berlangsung sampai sekarang.

Pendiri Voxpol Center Research and Consulting itu memaparkan, ada dua hal yang menyebabkan konflik dalam Pemilu, yaitu politik identitas dan buzzer politik.

“Pada dua gelaran Pemilu terdahulu, dua hal itu jadi senjata dan terbukti efektif memecah masyarakat,” ungkapnya.

Salah satu cara untuk mencegah terulangnya kejadian itu, lanjut Pangi, adalah dengan memiliki tiga calon presiden dan wakil presiden.

Calon ketiga berfungsi untuk memecah gelombang. Sehingga, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang meriah dan menyejukkan untuk Bangsa Indonesia.

“Demi keutuhan bangsa, dan stabilitas politik, jangan main-main dengan politik identitas dan polarisasi,” pungkasnya.(rid/ipg)