Selasa, 23 April 2024

Kemenkominfo Pantau Misinformasi dan Disinformasi Selama Masa Kampanye Pemilu 2024

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Nezar Patria Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dalam wawancara cegat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (18/12/2023). Foto: Antara Nezar Patria Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika dalam wawancara cegat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (18/12/2023). Foto: Antara

Nezar Patria Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika menyebut pihaknya terus memonitor peredaran misinformasi maupun disinformasi di ruang digital selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Dan kita coba terus memonitor disinformasi dan misinformasi yang terjadi di sana dan tentu saja dengan tetap menjaga iklim demokrasi agar semuanya bisa menyampaikan aspirasi secara sehat,” ujar Nezar dilansir Antara, Senin (18/12/2023).

Nezar mengatakan, di tengah gegap gempita Pemilu seperti saat ini, masyarakat harus lebih berhati-hati terutama agar tidak turut serta menyebarkan disinformasi maupun misinformasi. Sebagai konsumen informasi, kata dia, masyarakat perlu memiliki filter terhadap informasi atau konten yang mencurigakan dan meragukan.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake, kata dia, berpotensi disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan gangguan informasi di tengah masyarakat,

“Jadi, kalau ada konten seperti itu, misalnya to good to be true (terlalu bagus untuk jadi kenyataan), misalnya, kan, kita tahu ada deepfake yang nggak masuk akal begitu pokoknya ada yang meragukan, jangan buru-buru dibagikan. Coba cek dulu ke sumber-sumber yang otoritatif agar kita tahu kalau ini hoaks atau bukan,” kata Nezar.

Nezar menambahkan, masyarakat perlu kehati-hatian yang lebih tinggi pada masa teknologi yang maju.

Usman Kansong Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo menambahkan, dari Januari hingga 12 Desember 2023, tercatat 171 hoaks yang ditemukan, dengan jenis konten yang kebanyakan berupa gambar dan video.

Terkait tindakan yang dilakukan terhadap temuan hoaks tersebut, Usman menyebut bahwa Kementerian Kominfo dapat meminta penghapusan konten (kepada platform) dan memberikan stempel hoaks.

Untuk tindakan hukum lebih lanjut, kata dia, hal itu dilakukan oleh pihak berwenang seperti Polri, Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).(ant/ath/saf/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Pagi-Pagi Terjebak Macet di Simpang PBI

Surabaya
Selasa, 23 April 2024
27o
Kurs