Khofifah Optimistis Pemilu 2024 di Jawa Timur Aman dan Tertib

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur optimistis pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jatim bakal berlangsung dengan tertib, jujur, adil dan aman.

Optimisme itu disampaikan Khofifah waktu menjadi narasumber dalam acara Cangkrukan Menkopolhukam bertema ‘Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju’ di Hotel Westin, Surabaya.

Dalam diskusi itu Khofifah mengatakan ada dua hal yang tidak boleh ditinggalkan apabila ingin mewujudkan tahun politik 2024 bisa berjalan dengan tertib.

“Yaitu melakukan pendekatan dan penguatan di sisi kultural dan spritual agar Pemilu bisa berjalan tertib,” kata Khofifah, Selasa (28/2/2023).

Gubernur Jatim itu menjelaskan, pendekatan perlu dijalin dengan berkomunikasi bersama para tokoh masyarakat, tokoh adat serta budayawan yang menjadi simpul-simpul di masyarakat.

“Sedangkan untuk pendekatakan spiritual saya rasa sudah ada dari sila ke satu Pancasila. Misalnya setiap Jumat, khotib dipesankan ikut berdoa untuk kedamaian bangsa dan agar masyarakat Indonesia tetap guyub rukun dan NKRI kokoh. Begitu juga di gereja-gereja, vihara, dan seterusnya ada doa untuk kedamaian bersama,” ucap Khofifah.

Kemudian, beberapa upaya telah dilakukan Pemprov Jatim untuk mewujudkan Pemilu yang tertib. Antara lain melakukan penyiapan penganggaran untuk pelaksanaan serta untuk pengamanan Pilkada 2024.

“Dalam keputusan gubernur pada tanggal 2 Februari 2023, ada dukungan pendanaan pilkada serentak yang sudah selesai. Provinsi Jatim menjadi referensi penyiapan anggaran 2024 karena sudah selesai pertama kali,” tuturnya.

Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan instansi terkait Bawaslu, TNI/Polri, serta Badan Intelejen Negara Daerah Jatim untuk pemetaan potensi adanya kerusuhan saat Pemilu.

Lalu menerbitkan SE Gubernur Jatim kepada ASN agar netral saat Pemilu, melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota untuk penyiapan personel dan ruangan sekretariat PPK, serta berkoordinasi dengan masyarakat dan partai politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Sementara itu, Mahfud MD Menko Polhukam RI mengatakan secara umum kegiatan cangkrukan diadakan pertama kali secara nasional di Jatim dalam rangka melaksanakan program revolusi mental yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Kemudian secara khusus kegiatan ini diadakan dalam rangka menyongsong Pemilu yang umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Semua itu kata Mahfud, tidak dapat dilakukan pemerintah dan aparat serta lembaga saja, akan tetapi seluruh masyarakat terutama media harus terlibat.

Dalam kesempatan itu Mahfud berpesan agar masyarakat dan media jangan membiasakan membuat berita yang click bite maupun hoax.

“Kadang kala berita dipelintir nah itu berbahaya kalau untuk pemilu yang akan datang tidak bagus bagi hasil pemilu kalau didahului dengan hoax,” ucapnya.(wld/ipg)