120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran, Saan: Syarat Terpenuhi

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dan diterima Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI.

Saan menyatakan, jumlah anggota yang menandatangani usulan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai Hak Menyatakan Pendapat.

Saan merinci, 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP berasal dari delapan fraksi.

Saan mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, usulan tersebut telah diterima untuk diproses lebih lanjut.

“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka Hak Menyatakan Pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Saan dalam rapat Bamus di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dia menegaskan, usulan dari delapan fraksi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Saan menjelaskan, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai usulan Hak Menyatakan Pendapat, dokumen usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPR RI.

Selanjutnya, usulan akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diagendakan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI terdekat.

Dengan demikian, usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi tersebut akan memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme kelembagaan DPR.(faz/rid)