Bahlil Nilai Ambang Batas Parlemen 5 Persen Ideal untuk Pemilu Mendatang

Bahlil Lahadalia Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar lima persen menjadi angka yang ideal untuk diterapkan dalam pemilu mendatang.

Menurut Ketum Golkar itu, dalam komunikasi lintas partai terdapat beragam usulan mengenai besaran ambang batas, mulai dari di bawah lima persen hingga enam dan tujuh persen.

“Kalau parliamentary threshold dalam komunikasi kita dengan lintas partai, memang ada yang menginginkan, ada enam (persen), ada tujuh (persen), ada lima (persen), ada di bawah itu juga, tetapi mungkin angka ideal ya, angka ideal itu lima cocoklah ya,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026) dikutip Antara.

Meski menyebut angka lima persen ideal, Bahlil tidak menjelaskan lebih lanjut sikap resmi Golkar terkait usulan tersebut, maupun pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Sejauh ini, sejumlah partai yang memiliki kursi di DPR juga telah menyampaikan pandangan mengenai angka lima persen.

Partai Gerindra melalui Sugiono Sekretaris Jenderal DPP menyatakan, partainya sepakat dengan ambang batas lima persen. Menurut Sugiono, angka itu juga sempat dibicarakan dalam pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah.

“Sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT lima persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan, dan saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono.

PDI Perjuangan melalui Komarudin Watubun Ketua Bidang Kehormatan DPP juga menilai angka lima persen sebagai usulan yang ideal untuk penyederhanaan partai politik.

“Angka lima persen itu ideal. Pasti ada pertimbangan soal efektif efisiensi jalannya pemerintahan. Jadi, semakin disederhanakan partai politik, semakin mudah dalam konsolidasi kekuasaan,” kata Komarudin.

Golkar dan PKS sebelumnya juga menyatakan bersepaham mengusulkan ambang batas parlemen sekitar lima persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.

Namun, PAN mengambil sikap berbeda. Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua Umum DPP PAN mengatakan partainya keberatan jika ambang batas parlemen dinaikkan di atas empat persen, karena menurut PAN berpotensi memperbesar jumlah suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi.

“Sikap PAN bukan karena khawatir tidak lolos mendapatkan kursi DPR RI, karena sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan,” kata Viva.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra menegaskan pembahasan mengenai RUU Pemilu masih berada pada tahap awal. Pertemuan para ketua umum partai sejauh ini, kata Dasco, masih berupa brainstorming dan belum menghasilkan keputusan mengenai besaran ambang batas parlemen. (ant/bil/ipg)