Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, hari ini, Senin (16/11/2026), menggelar Rapat Gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Rapat yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, membahas pelaksanaan Sidang Paripurna MPR RI terkait pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden yang baru.
Dalam keterangannya selepas rapat, Ahmad Muzani Ketua MPR RI mengatakan, ada sejumlah keputusan bersama yang ditetapkan.
Antara lain, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua Tim Ad Hoc untuk pengisian Wakil Presiden.
“Rapat gabungan juga memutuskan bahwa tim ad hoc, panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto dengan diisi oleh dua orang wakil ketua dengan keanggotaan 36 orang yang sudah kita tetapkan dari fraksi dan kelompok DPD,” ujarnya.
Kemudian, Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem sebagai Koordinator Tim Verifikasi, dan Habiburokhman Anggota DPR/MPR dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua Tim Verifikasi.
“Tim verifikasi koordinatornya adalah Ibu Lestari Moerdijat dengan ketua tim Saudara Habiburokhman dan sekretarisnya dari DPD juga,” paparnya.
Selain itu, MPR RI mengundur waktu Sidang Paripurna dalam rangka memilih dan melantik Wakil Presiden, dari yang terjadwal Rabu (2/12/2026), menjadi Rabu (9/12/2026).
Menurut Muzani, Prabowo Presiden masih perlu waktu untuk berbicara dengan koalisi dan tokoh-tokoh nasional sebelum menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Seperti diketahui, Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka berhenti menjabat Wakil Presiden periode 2024-2029.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945, MPR punya waktu 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam rentang waktu itu, Prabowo Presiden harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti paling lambat 14 hari sesudah menerima surat permintaan dari MPR.(rid)
NOW ON AIR SSFM 100

