DPR dan Pemerintah Rampung Bahas Aturan Tentang Ojol, Perpres Terbit Hari Ini

DPR RI bersama Pemerintah sudah merampungkan penyusunan aturan tentang ekosistem ojek online (ojol) berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Nantinya, aturan tersebut mencakup pengangkutan orang, tarif, hingga pengangkutan barang dan makanan.

Pengumuman itu disampaikan Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR, hari ini, Kamis (8/10/2026), dalam konferensi pers, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Turut hadir dalam konferensi pers antara lain Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI.

Dari unsur Pemerintah, ada Dudy Purwagandhi Menteri Perhubungan, Maman Abdurrahman Menteri UMKM, dan Bambang Eko Suhariyanto Wamensesneg.

Menurut Dasco, hari ini Pemerintah akan menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Dia menambahkan, sejumlah kementerian akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol.

Kementerian UMKM akan menjadi pengampu, sedangkan Kementerian Perhubungan akan mengatur urusan angkutan orang dan tarif.

“Setelah sekian lama melakukan harmonisasi, aturan tentang Ojol roda dua, barang dan makanan. Oleh karena itu, hari ini Kemensetneg akan resmi merilis Perpres Nomor 27 yang mengatur hal tadi,” ujar Dasco.

Sekadar informasi, dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ada sejumlah poin penting yang mengatur tentang ojol. Salah satunya, terkait komisi.

Kalau sebelumnya potongan yang dipungut platform transportasi online dari pengemudi sebanyak 20 persen, Perpres 27/2026 membatasi potongan sebanyak delapan persen.

Kebijakan tersebut menjadi kabar positif bagi jutaan mitra pengemudi ojek online yang selama ini mendorong penurunan potongan komisi, di tengah kenaikan biaya operasional.(rid/ipg)