Ia menegaskan, seluruh anggota fraksi sepakat terhadap keputusan tersebut. Bahkan, jika diperlukan, seluruh 110 anggota Fraksi PDIP siap mendukung langkah politik itu.
“Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110. Sepakat (semua), karena kita ini kan memang kita demokrasi terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” ujarnya.
Menurut Utut, langkah konstitusional tersebut memiliki landasan hukum, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Sementara penjelasan lebih terperinci mengenai dasar hukum dan substansinya akan disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP dari Komisi III DPR.
Terkait tindak lanjut keputusan tersebut, Utut mengatakan Fraksi PDIP akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR agar agenda itu dapat diproses melalui mekanisme yang berlaku.
“Kita harus ke pimpinan DPR, biar supaya ada Bamus (Rapat Badan Musyawarah ) segera,” ucapnya.
NOW ON AIR SSFM 100

