Gibran Dikabarkan Mundur, Anggota DPR RI: Lebih Cepat Lebih Baik

Yanuar Arif Wibowo Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, menanggapi kabar Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden RI akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Yanuar menyebut keputusan mundur merupakan hak Gibran, tetapi berharap hal tersebut dapat segera dilakukan.

“Itu kan domainnya beliau ya. Kita berharap lebih cepat lebih baik,” kata Yanuar saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Selasa (10/11/2026) siang.

Meski demikian, Yanuar memastikan DPR tetap akan mengawal proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait posisi Gibran.

Ia menyebut komunikasi dengan sejumlah fraksi terus dilakukan agar proses tersebut dapat berlanjut sesuai mekanisme konstitusi.

Menurutnya, DPR memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasi publik melalui mekanisme tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya menghormati putusan hukum yang telah dikeluarkan lembaga peradilan di Indonesia.

“Ini terus terang, menurut saya, menguji nalar dan kewarasan kita sebagai negara hukum. Kalau sudah MA memutuskan seperti itu, MK sudah memutuskan seperti itu, terus apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah pembahasan hak menyatakan pendapat DPR nantinya akan berujung pada proses pemakzulan atau pemberhentian wakil presiden, Yanuar membenarkan hal tersebut.

“Betul, betul, betul,” katanya.

Yanuar berharap pimpinan DPR tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk merespons usulan tersebut. Ia menginginkan agenda rapat paripurna segera dijadwalkan agar masing-masing fraksi dapat menyampaikan pandangan dan mengambil keputusan di tingkat DPR.

“Kami akan lihat beberapa waktu ke depan. Berharap sih tidak terlalu lama supaya bisa segera diagendakan lagi paripurna untuk masing-masing fraksi bisa menyampaikan pandangan kita untuk bisa diambil kesimpulan menjadi keputusan DPR RI,” jelasnya.

Yanuar mengatakan, DPR sebaiknya segera menyelesaikan pembahasan tersebut agar dapat kembali berkonsentrasi pada persoalan masyarakat lainnya, seperti ketenagakerjaan, ketimpangan sosial, dan pendidikan.

“Kami tidak mau terlalu lama membicarakan hal yang sebenarnya sudah sangat jelas. Sehingga banyak agenda lain tentang tenaga kerja, ketimpangan sosial, tentang pendidikan yang harus diselesaikan. Kami ingin move on segera supaya masalah rakyat yang lebih substansial ini bisa segera kami atasi,” tegasnya. (saf/ipg)