Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi peringatan serius bagi penyusunan regulasi penyadapan di Indonesia.
Aboe Bakar Alhabsyi Anggota Komisi III DPR RI meminta agar sistem pengamanan teknologi penyadapan diatur secara ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, terutama terkait pembatasan akses dan perlindungan rekam jejak digital (audit trail).
Hal tersebut disampaikan Aboe Bakar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, ia mengingatkan bahwa kelemahan sistem penyadapan dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai mekanisme pengamanan yang kuat.
Menurut politikus PKS itu, persoalan penyadapan bukan hanya menyangkut siapa yang berwenang melakukan tindakan tersebut, tetapi juga bagaimana sistem teknologi di dalamnya dirancang agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi.
“Kita tidak boleh membiarkan adanya celah yang memungkinkan seseorang memasukkan target penyadapan tanpa prosedur dan persetujuan yang sah. Pengamanan sistem harus menjadi bagian penting yang diatur secara tegas dalam undang-undang,” tegas Aboe Bakar.
Ia secara khusus meminta Baintelkam Polri memberikan masukan mengenai protokol keamanan (protocol security) pada perangkat dan sistem penyadapan yang digunakan aparat penegak hukum maupun institusi terkait.
Aboe Bakar menyoroti pentingnya mekanisme otorisasi berlapis agar tidak sembarang operator atau pejabat dapat menambahkan nomor telepon maupun target tertentu ke dalam sistem, termasuk sistem LIMS, tanpa dasar hukum yang jelas.
Selain pembatasan akses, ia juga menekankan perlunya sistem pencatatan aktivitas digital yang permanen dan tidak dapat dimanipulasi.
Menurutnya, keberadaan audit trail menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh aktivitas penyadapan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
“Audit trail harus dirancang sebagai sistem yang benar-benar permanen atau immutable log. Jangan sampai operator, bahkan pejabat internal sekalipun, memiliki kemampuan untuk mengubah atau menghapus rekam jejak aktivitas penyadapan,” ujarnya.
Bagi Aboe Bakar, penguatan aspek teknis tersebut tidak boleh hanya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing lembaga. Pengaturannya harus memiliki landasan hukum yang kuat agar standar keamanan dan pengawasan berlaku secara konsisten.
Ia berharap masukan dari Baintelkam Polri dapat memperkaya pembahasan RUU Penyadapan, khususnya dalam merumuskan ketentuan mengenai otorisasi, pengamanan sistem, pencatatan aktivitas, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan.
Aboe Bakar menegaskan, regulasi penyadapan ke depan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak warga negara.
“Jangan sampai teknologi penyadapan yang seharusnya menjadi instrumen penegakan hukum justru berubah menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, sistem pengamanannya harus dikunci melalui undang-undang,” pungkasnya.(faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100

