PDIP Akan Surati BGN Lagi, Minta Data Kader Terlibat Proyek MBG

PDI Perjuangan (PDIP) telah mengirimkan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data kader partai yang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, hingga saat ini PDIP mengaku belum menerima balasan dari BGN atas surat yang telah dikirim pada tanggal 22 Juni 2026 yang lalu.

Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP mengatakan, surat tersebut dikirim setelah muncul pernyataan Nanik S. Deyang mantan Wakil Kepala BGN yang saat itu menyebut seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan maupun pengelolaan SPPG.

“Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terlibat dalam program tersebut, maka kami berkirim surat kepada BGN. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan tunggu, kalau tidak ada respons, kami akan kirim surat kembali,” katanya saat berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya pada Senin (20/7/2027).

Hasto menjelaskan, surat itu bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kader PDIP yang terlibat dalam praktik yang berpotensi menyalahgunakan program untuk kepentingan bisnis dengan mengorbankan rakyat.

“Setelah berbagai kritik yang diberikan termasuk oleh PDI Perjuangan tidak mendapat banyak tanggapan, maka kemudian juga dari civil society, pada akhirnya kan ditemukan suatu fakta terjadinya kasus korupsi terhadap program yang populis tersebut,” ucapnya

Ia menegaskan, partainya sejak awal telah menginstruksikan seluruh kader agar tidak terlibat dalam proyek MBG.

Jika ada laporan kader yang tetap ikut dalam program tersebut, pihaknya memastikan, partai akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi hingga menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

“Program ini ditujukan untuk rakyat, kita tidak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mencontohkan model program peningkatan gizi yang menurutnya telah dilakukan oleh PDIP terlebih dahulu di sejumlah daerah seperti Surabaya hingga Banyuwangi. Model tersebut menurutnya lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, termasuk melibatkan warung-warung di sekitar sekolah sehingga manfaat ekonomi juga dirasakan warga.

“Itu kemudian secara gotong royong dibagi tanggung jawab bersama-sama,” ucapnya.

Menurutnya, konsep penyediaan makan bergizi itu lebih efektif dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada proyek. Dengan demikian, tujuan meningkatkan gizi anak dapat tercapai tanpa mematikan usaha kecil yang telah lebih dulu tumbuh di lingkungan sekitar sekolah.

“Yang dikritik oleh PDI Perjuangan sejak awal adalah metodologi, pendekatan, dan pelaksanaannya. Gagasannya baik, tetapi pelaksanaannya yang harus dikoreksi,” pungkasnya.(ris/saf/ipg)