PDIP: Koalisi Sejati Adalah dengan Rakyat, Bukan Sekadar Kontrak Politik

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan angkat bicara terkait wacana pembentukan koalisi permanen yang digulirkan sejumlah partai politik pendukung pemerintah.

Dia menegaskan bahwa bagi PDIP, makna koalisi permanen bukanlah kesepakatan antarelite, melainkan komitmen bersama rakyat.

“Bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu adalah bersama rakyat. Sistem politik kita setelah reformasi menegaskan bahwa kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang menjadi pegangan kami,” ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Hasto menekankan bahwa dinamika politik nasional merupakan hal yang wajar, termasuk adanya inisiatif membangun koalisi jangka panjang. Namun, ia memastikan PDIP tidak akan mencampuri keputusan politik partai lain.

“Kami menghormati kedaulatan setiap partai dalam menentukan sikap politiknya. Itu bagian dari demokrasi. Tetapi PDI Perjuangan punya sikap dan jalan politik sendiri,” katanya.

Terkait maraknya survei politik yang memunculkan sejumlah nama dalam peta elektabilitas, termasuk Ganjar Pranowo, Hasto mengingatkan agar survei tidak dijadikan alat legitimasi kekuasaan semata.

“Survei itu alat ukur persepsi publik, bukan alat untuk membangun dogma politik atau efek ikut-ikutan pemenang. Demokrasi tidak boleh direduksi hanya pada angka-angka,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kuantitatif perlu diimbangi dengan realitas sosial di lapangan. Menurutnya, kerja nyata di tengah masyarakat jauh lebih penting dibanding sekadar membicarakan peluang elektoral.

“Kalau bicara kemiskinan, jangan hanya lihat data statistik. Lihat juga fakta di lapangan, akses pendidikan, kehidupan yang layak. Itu yang harus diperjuangkan. Bagi kami, turun ke bawah dan memperkuat rakyat jauh lebih penting,” jelas Hasto.

Hasto mengingatkan seluruh elemen politik agar tidak terjebak dalam euforia pemilu yang masih jauh waktunya. Hasto mencontohkan berbagai persoalan sosial yang masih membutuhkan perhatian serius.

“Pemilu masih lama. Yang mendesak sekarang adalah menyelesaikan persoalan rakyat. Jangan sampai demokrasi ini hanya dipersempit menjadi urusan elektoral, padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran nyata negara dan partai politik,” pungkasnya.

Dengan sikap tersebut, PDIP menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kerja kerakyatan dibanding manuver politik jangka pendek.(faz/ham)