Pengamat Politik Soroti Posisi Politik Gibran, Dinilai Sudah Kehilangan Legitimasi

Hendri Satrio pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menilai posisi politik Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI semakin tidak jelas.

Bahkan, menurutnya, Gibran dinilai sudah selesai secara politik, terlepas dari keputusan untuk mundur atau tetap bertahan hingga akhir masa jabatan pada 2029.

Hendri mengatakan, hingga saat ini Gibran masih memiliki pilihan untuk menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden. Namun, persoalan mengenai posisinya di tengah polemik politik yang berkembang dinilai tidak bisa diabaikan.

“Kalau menurut saya, sih, dia sudah selesai secara politik juga. Kalau dia enggak mundur juga orang juga enggak anggap apa-apa,” kata Hendri dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya pada Rabu (11/11/2026).

Menurut Hendri, kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan ketika Gibran menjalankan agenda kenegaraan, termasuk meresmikan proyek pemerintah.

Sebab, ia menilai posisi Gibran telah menjadi perdebatan menyusul persoalan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ia menggambarkan posisi Gibran saat ini sebagai Wakil Presiden yang keberadaannya secara politik seolah berada di antara ada dan tidak ada.

Hendri berharap polemik mengenai Gibran dapat segera diselesaikan agar pemerintah kembali berfokus pada persoalan yang lebih mendesak, terutama kesejahteraan masyarakat dan kondisi ekonomi.

“Pak Prabowo mau mengajukan nama siapa, Mas Gibran mau mundur boleh, tetap bertahan sampai 2029 juga terserah. Yang penting kan rakyatnya sejahtera, kita sejahtera. Itu saja sih pegangan kita,” ujarnya.

Di sisi lain, Hendri juga menyoroti hubungan politik Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, keputusan Jokowi mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu tanda bahwa mantan Presiden RI tersebut mulai membangun jalur politiknya sendiri.

Sejak saat itu, Hendri melihat adanya kemungkinan dinamika politik tersendiri antara kelompok Prabowo dan Jokowi. Meski demikian, ia menilai berbagai kemungkinan masih bisa terjadi dalam politik Indonesia.

Hendri bahkan menyinggung kemungkinan Gibran mengakhiri masa jabatannya lebih cepat. Jika hal itu terjadi, menurutnya, justru Gibran yang hanya bertahan selama dua tahun, bukan Prabowo sebagaimana ramalan yang pernah disampaikan Profesor Connie.

Sementara itu, Hendri juga menanggapi aspirasi mahasiswa yang meminta Prabowo dan Gibran mundur secara bersamaan. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan bagian dari aspirasi publik yang sah untuk disampaikan.

Ia menilai, penyelesaian polemik mengenai Gibran, termasuk persoalan penyadapan, dapat membantu Prabowo kembali berkonsentrasi menjalankan pemerintahan dan memenuhi janji-janji politiknya.

“Saya yakin dengan kekisruhan ini Mas Gibran dan Pak Jokowi tidak tinggal diam,” kata Hendri.

Hendri menambahkan, dinamika politik saat ini memperlihatkan bahwa para elite memiliki kepentingan dan kekuatan masing-masing yang dapat digunakan dalam persaingan politik.

“Per hari ini kita sama-sama tahu, sama-sama menyadari bahwa elite-elite politik kita pegang kartu masing-masing. Dan sekarang kartu-kartu itu sedang coba dikeluarkan satu per satu. Nah, kita tunggu saja siapa yang punya Joker. Biasanya kalau yang punya Joker itu yang menang,” ujarnya. (saf/ips)